Monday, April 14, 2014

SAAT KEUMALA MENJADI IBUKOTA

Posted by helmi darisman On Monday, April 14, 2014
Ribuan pasukan Belanda yang bermarkas di Kampung Jawa sedang mengepung Dalam | Foto: Repro dari buku Aceh Sepanjang Abad jilid II

Dengan jatuhnya Montasik, kedudukan pusat pemerintahan di Indrapuri menjadi terancam 

Kondisi Sultan Mahmud Syah kian memburuk akibat wabah kolera yang dibawa Belanda ke daratan Aceh. Dia mangkat dalam kekuasaan singkatnya sebagai raja. Pucuk pimpinan berganti pada Tuanku Mohammad Dawot Syah yang masih berusia tujuh tahun. 

Kedudukan Tuanku Mohammad Dawot Syah sebagai Sultan Aceh dikukuhkan di Masjid Indrapuri, dan didampingi oleh Dewan Pemangku yang diketuai oleh Tuanku Hasyim. Semenjak itu, Sultan Aceh memerintahkan tiga tokoh Aceh bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan. Mereka adalah Teungku Syekh Saman Di Tiro yang menjadi menteri perang, Teuku Umar sebagai Laksamana (wazirulbahri), dan Panglima Nyak Makam sebagai panglima urusan Aceh bagian timur. 

Di sisi lain, Belanda menganggap pengukuhan Sultan Aceh oleh sisa pasukan Kerajaan Aceh Darussalam adalah ilegal. Holland menyebut Tuanku Mohammad Dawot Syah sebagai seorang Pretendent Sultan—yang mengaku dan mengklaim dirinya sebagai seorang sultan dan tidak secara de jure. 

Tuanku Mohammad Dawot Syah dibawah asuhan Tuanku Hasyim memilih lokasi Indrapuri sebagai ibukota baru kerajaan dan menjadi pusat konsolidasi perlawanan negara. Namun tidak lama setelah pemilihan lokasi ibukota baru tersebut, Montasik dapat ditaklukkan oleh Belanda. 

Dengan jatuhnya Montasik, kedudukan pusat pemerintahan di Indrapuri menjadi terancam (Baca: Hancurnya Markas Seulimum). Sultan kemudian memerintahkan untuk mencari pusat kedudukan baru dan memilih Peukan Keumala sebagai lokasi yang tepat pada 1879. Tuanku Hasyim bersama putranya Tuanku Raja Keumala, dan Panglima Polim bersama putranya Teuku Raja Kuala diperintahkan menjalankan roda pemerintahan di sana. 

Turut serta hijrah ke Keumala beberapa petinggi Kerajaan Aceh lainnya seperti Ketua Panitia Delapan Teuku Paya dan putranya Teuku Asan, Imam Lueng Bata serta putranya Teuku Usen. Sementara Teuku Nanta diperintahkan menjadi Uleebalang VI Mukim sekaligus sebagai akting panglima XXV Sagi. 

H. Mohammad Said dalam bukunya Aceh Sepanjang Abad menuliskan beberapa faktor dipilihnya Keumala sebagai pusat pemerintahan baru Kerajaan Aceh Darussalam. Di antaranya, Keumala dianggap sebagai daerah strategis dan aman dari bahaya penyerbuan mendadak. Selain itu, Mohammad Said menjelaskan, seluruh rakyat Keumala telah dimobilisasi dan dalam keadaan siap tempur untuk menghadapi Belanda dalam waktu singkat. 

Teuku Bentara Keumangan Pocut Osman sebagai Raja Gigieng juga menyarankan agar pusat pemerintahan Kerajaan Aceh dipindahkan ke Keumala. Saran tersebut disampaikan setelah sebelumnya, Teuku Bentara Keumangan Pocut Osman berkonsultasi dengan uleebalang Keumala yang sangat menyetujui perpindahan ibukota tersebut. 

Perpindahan ibukota ke Keumala memperuncing persaingan antara Teuku Raja Pakeh selaku penguasa Pidie dengan Teuku Bentara Keumangan sebagai Raja Gigieng. Keduanya sering bersitegang akibat tanah perbatasan. Saat itu, Teuku Raja Pakeh sedang membantu perlawanan di Aceh Besar. Sementara Belanda yang mengetahui adanya gelombang bantuan dari Pidie, mencoba memborbardir Kuta Asan untuk menggunting kekuatan Pidie (Baca: Mematahkan Perlawanan Pidie). Belanda juga memblokade laut Pidie dan memaksa Teuku Raja Pakeh menyerah atau daerahnya akan kembali dibombardir melalui kapal perang mereka. 

Namun ancaman tersebut disikapi secara dingin oleh Teuku Raja Pakeh. Dia mengatakan rakyat Pidie telah terlanjur membenci Belanda akibat bombardir yang dilakukannya di Kuta Asan dan penyerangan di akhir Desember 1873 lalu. Belanda kemudian mencoba menyuap Teuku Raja Pakeh dengan uang sebesar 50.000 gulden agar mau berdamai dan mengijinkan pendirian benteng di Pidie. Pendirian Teuku Raja Pakeh menjadi luluh dan bersedia menandatangani pengakuannya kepada Belanda pada 28 Februari 1876. 

Sikap Teuku Raja Pakeh ini mendapat kecaman dari rakyat Pidie. Di bawah komando Tengku Syekh Saman Di Tiro, rakyat Pidie menyerang benteng Belanda yang telah berhasil dibangun pada 4 Juni 1876. Menghadapi serangan ini, Belanda menerapkan strategi adu domba dengan menempatkan serdadu Bumiputera di benteng tersebut. Rakyat Pidie di bawah komando Teungku Syekh Saman Di Tiro dirudung dilema karena harus menyerang saudara mereka sendiri. Prajurit Aceh kemudian melancarkan propaganda agar serdadu Bumiputera Belanda mau insyaf dan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Upaya ini berhasil. 

Serdadu Bumiputera yang telah insyaf membocorkan informasi-informasi penting kepada prajurit Syekh Di Tiro. Akibatnya, Belanda yang telah berhasil membangun benteng di Pidie akhirnya terkepung oleh gerakan-gerakan perlawanan pejuang Aceh. Merasa terdesak, Belanda kemudian meminta Teuku Raja Pakeh agar mau membangun satu benteng tambahan di Sigli. 

Benteng baru ini selesai dikerjakan dan segera ditempati Belanda pada 28 Februari 1877. Meskipun begitu, Belanda tetap saja kewalahan menghadapi serangan Teungku Syekh Di Tiro. Di lain pihak, pihak yang disangka telah berhasil menjadi sekutu seperti Raja Gigieng Teuku Banta Keumangan Pocut Osman sama sekali tidak berbuat apa-apa untuk membantu Belanda. Strategi Belanda mendobrak pertahanan Tiro di Garot gagal. Pada 23 Mei 1878, van Der Heijden akhirnya menarik pasukannya kembali ke Banda Aceh. 

Posisi Keumala Dalam sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam berlangsung hingga 20 tahun lamanya. Sejak pusat ibukota dipindahkan ke tempat itu, daerah Keumala Dalam menjadi ramai. Banyak rapat-rapat militer menghadapi Belanda berlangsung di sana. Selain itu, banyak pula uleebalang yang datang menghadap Tuanku Mohammad Dawot Syah untuk meminta pengakuan sebagai wakil Sultan dan tanda Cap Sikureung. 

Sebagaimana diketahui, banyak sekali uleebalang-uleebalang yang diangkat oleh Belanda sejak mereka berhasil merebut Dalam di Banda Aceh. Karenanya, pengakuan Sultan Aceh dan Cap Sikureung merupakan bukti bahwa uleebalang tesebut masih merupakan kaki tangan sultan. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka segenap rakyat di daerah mereka akan membantu ampon-ampon memerangi dan mengontrol wilayahnya dari serbuan Belanda.

Tanpa adanya pengakuan dari Sultan Aceh, kedudukan uleebalang dianggap ilegal. Rakyat tidak segan-segan untuk menghardik mereka yang tidak memiliki bubuhan Cap Sikureung. Bahkan, banyak pula uleebalang yang merasa terancam karena kecurigaan rakyat yang menduga mereka telah berkomplot dengan Belanda. 

Ketidakberhasilan Belanda menerobos masuk ke Keumala, membuat perlawanan-perlawanan di seluruh daerah Kerajaan Aceh Darussalam berkobar. Di wilayah barat Aceh, Teuku Umar memimpin perlawanan rakyat Meulaboh mengusir Belanda. Dia dibantu oleh mantan istri Teungku Ibrahim Lamnga, Cut Nyak Dhien, yang kelak dipinangnya. Di Pasee, perlawanan rakyat melawan Belanda berada di bawah kendali Teungku Chik Di Tunong, Pang Nanggroe dan Cut Meutia. 

Belanda juga menghadapi serangan saat mencoba memasuki Simpang Ulim, Samalanga, Idi, Alas-Gayo, dan daerah lainnya di Aceh. Peperangan tersebut berada di bawah satu komando yang berpusat di Keumala Dalam, salah satu daerah yang kini berada di wilayah administratif Kabupaten Pidie setelah kemerdekaan Indonesia.[] 

Referensi: Aceh Sepanjang Abad Edisi II karangan H. Mohammad Said.